“Kalau manusia punya BPJS, kenapa hewan peliharaan enggak?”
Pernyataan ini mungkin terdengar menggelitik, tapi nyatanya wacana tentang BPJS Hewan mulai ramai dibicarakan. Di tengah makin meningkatnya kepedulian terhadap hewan peliharaan dan hewan liar, wacana ini muncul sebagai bentuk inovasi di dunia kesejahteraan hewan. Tapi benarkah ini solusi yang tepat? Atau justru berpotensi jadi beban baru bagi negara dan pemilik hewan?
Apa Itu BPJS Hewan?
Secara garis besar, konsep BPJS Hewan adalah sistem asuransi kesehatan yang dikhususkan untuk hewan peliharaan maupun hewan liar yang berada di bawah pengawasan pemerintah atau individu. Dalam wacana ini, pemilik hewan bisa mendaftarkan hewan mereka dan membayar iuran bulanan untuk mendapatkan akses layanan medis seperti vaksinasi, sterilisasi, pengobatan, hingga perawatan darurat.
Subsidi: Untuk Siapa dan Dari Mana?
Salah satu aspek paling penting dari wacana ini adalah subsidi. Pemerintah diwacanakan akan memberikan subsidi untuk hewan milik masyarakat berpenghasilan rendah, shelter hewan, atau komunitas pecinta hewan. Tujuannya tentu mulia: agar tidak ada hewan yang menderita hanya karena pemiliknya tidak mampu membayar biaya perawatan medis.
Namun pertanyaannya, dari mana dana subsidi ini akan diambil? Apakah dari APBN? Apakah akan mengganggu alokasi anggaran untuk sektor lain yang lebih prioritas seperti pendidikan atau kesehatan manusia?
Ini yang menjadi titik perdebatan paling hangat.
Baca juga tentang : Dedi Mulyadi Ingin Hapus PR Bagi Pelajar: Gebrakan Baru Dunia Pendidikan?
Mikrocip: Teknologi Pengawasan dan Identifikasi
Tak hanya soal asuransi dan subsidi, wacana ini juga menyentuh aspek teknologi: penanaman mikrocip di tubuh hewan. Teknologi ini sebenarnya bukan hal baru, karena sudah banyak digunakan di negara maju untuk:
-
Melacak identitas hewan peliharaan
-
Menemukan hewan yang hilang
-
Mengawasi populasi hewan liar
-
Mencatat riwayat medis hewan secara digital
Dengan mikrocip, hewan akan memiliki “identitas digital” yang bisa discan kapan saja oleh petugas atau dokter hewan. Ini juga berfungsi untuk menghindari penelantaran hewan karena data pemilik akan tersimpan permanen.
Pro dan Kontra di Masyarakat
Yang mendukung beralasan:
-
Hewan peliharaan adalah bagian dari keluarga, jadi butuh perlindungan kesehatan
-
Bisa mengurangi jumlah hewan liar sakit yang tidak tertangani
-
Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap hewan
Yang menolak berpendapat:
-
Negara masih banyak masalah manusia yang belum selesai, kenapa malah fokus ke hewan?
-
Di khawatirkan jadi proyek buang-buang anggaran jika tak di kelola serius
-
Tak semua pemilik hewan sanggup bayar iuran atau paham soal teknologi mikrocip
Perlu, Tapi Jangan Terburu-Buru
Wacana BPJS Hewan bukan ide yang buruk. Bahkan bisa jadi terobosan besar dalam perlindungan satwa jika di kaji dan di jalankan dengan serius. Tapi Indonesia belum tentu siap—baik dari sisi regulasi, anggaran, maupun edukasi masyarakat.
Solusi terbaik mungkin di mulai dari pilot project di kota-kota besar dan kawasan dengan tingkat kepemilikan hewan tinggi. Dari situ bisa di evaluasi efektivitasnya sebelum di terapkan secara nasional.
Pertanyaannya sekarang: Apakah Indonesia siap menjadikan hewan sebagai warga negara kelas dua yang juga punya hak atas layanan kesehatan?