infomap24.com – Flyover Pasupati Bandung kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena kemacetan atau acara komunitas, melainkan karena aksi blokade jalan yang di lakukan oleh sekelompok massa. Mereka turun ke jalan sebagai bentuk penolakan terhadap larangan study tour yang di keluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Aksi ini sontak mengundang perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas, hingga akhirnya viral di media sosial.

Kronologi Aksi Massa Blokade Flyover Pasupati Bandung

Sekitar pukul 10 pagi, sekelompok orang yang di dominasi oleh orang tua siswa, pelajar, dan perwakilan dari beberapa sekolah swasta mulai berkumpul di kawasan Flyover Pasupati. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Study Tour Hak Kami!” dan “Deddy Mulyadi Jangan Rampas Pendidikan Kami!”. Aksi damai tersebut berubah jadi blokade saat massa mulai menutup sebagian jalur flyover, menyebabkan kemacetan parah yang menjalar hingga ke Jalan Dago dan Cihampelas.

Para pengunjuk rasa menilai larangan study tour ini tidak adil. Mereka menganggap bahwa study tour adalah bagian dari proses pendidikan dan pengalaman belajar di luar kelas yang penting bagi siswa. Salah satu orang tua murid dari Bandung Barat bahkan menyebut, “Kami rela nabung dari awal tahun cuma buat anak bisa ikut study tour. Sekarang tiba-tiba di larang, ya kecewa lah.”

Latar Belakang Larangan Study Tour

Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sebelumnya mengeluarkan surat edaran yang melarang kegiatan study tour keluar kota bagi seluruh sekolah di Jawa Barat. Alasan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga keselamatan siswa setelah beberapa kecelakaan tragis yang terjadi pada bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar.

Meski maksudnya baik, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak mendukung larangan tersebut, terutama dari kalangan orang tua yang khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Namun, tak sedikit pula yang menilai bahwa larangan ini terlalu ekstrem dan membatasi ruang gerak siswa untuk belajar hal-hal baru di luar lingkungan sekolah.

Respon Gubernur dan Pihak Berwenang

Menanggapi aksi blokade ini, Gubernur Deddy Mulyadi menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk berdialog. Dalam unggahan Instagram pribadinya, ia menulis, “Saya memahami keresahan masyarakat. Tapi keselamatan anak-anak kita adalah yang utama. Jika perlu solusi alternatif, mari kita duduk bersama.”

Pihak kepolisian pun turut mengamankan aksi tersebut. Polisi sempat membubarkan massa yang memblokade jalan dan mengalihkan lalu lintas ke jalur alternatif. Hingga sore hari, situasi mulai kondusif, meskipun arus lalu lintas masih tersendat.

Warganet Ikut Suara: Pro dan Kontra di Media Sosial

Tak butuh waktu lama, tagar #StudyTourUntukAnak dan #FlyoverPasupati pun menduduki trending topic di X (Twitter). Banyak netizen yang menyuarakan dukungan terhadap para demonstran. Mereka merasa bahwa kebijakan Deddy Mulyadi terlalu otoriter dan tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Namun, tak sedikit juga yang menyayangkan aksi blokade jalan karena di anggap mengganggu ketertiban umum. “Demo silakan, tapi jangan ganggu hak orang lain di jalan. Banyak orang kerja, ini malah jadi macet,” tulis salah satu pengguna X.

Solusi yang Diharapkan Masyarakat

Dari pantauan di lapangan dan media sosial, sebagian besar masyarakat sebenarnya tidak menolak larangan study tour secara mutlak. Mereka hanya ingin adanya alternatif atau mekanisme yang lebih fleksibel. Misalnya, dengan mewajibkan pihak sekolah bekerja sama dengan agen travel resmi, atau membuat sistem pengawasan yang ketat agar keamanan tetap terjaga.

Orang tua juga berharap pemerintah daerah lebih terbuka mendengar suara masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan penting yang menyangkut anak-anak mereka.

Akankah Kebijakan Ini Direvisi?

Sampai artikel ini di tulis, belum ada pernyataan resmi mengenai perubahan kebijakan larangan study tour. Namun, tekanan dari masyarakat dan media bisa saja menjadi faktor yang mendorong adanya revisi atau evaluasi dari Pemprov Jabar. Beberapa pengamat pendidikan juga menyarankan agar Pemprov membuat peraturan transisi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan larangan secara menyeluruh.

Yang jelas, aksi blokade di Flyover Pasupati telah membuka mata banyak pihak bahwa kebijakan pendidikan, sekecil apapun dampaknya, bisa menimbulkan reaksi besar dari masyarakat jika tidak di komunikasikan dengan baik.

Belum lama ini, Gubernur Deddy Mulyadi mengusulkan larangan kegiatan study tour bagi siswa di sekolah-sekolah negeri dan swasta. Alasan yang di kemukakan cukup jelas ia ingin menghindari pemborosan biaya dan potensi kecelakaan yang kadang muncul dari kegiatan ini. Tapi, bukannya di sambut dengan tepuk tangan, usulan itu justru bikin banyak orang tua dan siswa bereaksi keras.

Di berbagai platform media sosial, komentar netizen langsung membludak. Banyak yang menyayangkan keputusan tersebut, karena bagi mereka, study tour bukan cuma sekadar jalan-jalan. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan praktis. Anak-anak bisa belajar langsung dari lingkungan nyata, bukan cuma lewat buku pelajaran atau papan tulis.

Protes Masa Pecah Di Bandung Karena Larangan Study Tour

Salah satu hal yang bikin masyarakat kesal adalah soal pengambilan keputusan yang di rasa terlalu sepihak. Banyak warga merasa bahwa pemerintah tidak pernah mengajak diskusi atau meminta pendapat dari orang tua, guru, bahkan siswa sebelum melontarkan kebijakan ini. Akibatnya, muncul kesan bahwa pemerintah seolah-olah tidak peduli dengan suara rakyat.

Beberapa guru bahkan mengaku kebingungan karena kegiatan study tour sebenarnya sudah di rancang sejak jauh-jauh hari. Tiba-tiba saja di larang, padahal anggaran sudah di siapkan dan sebagian orang tua sudah membayar.

Study Tour, Antara Edukasi dan Hiburan

Tidak bisa di pungkiri, study tour memang kadang di anggap cuma liburan berkedok belajar. Tapi kalau di lihat dari sisi positifnya, kegiatan ini bisa membuka wawasan siswa soal dunia luar. Mereka bisa melihat langsung bagaimana proses produksi suatu barang, belajar sejarah dari museum, atau memahami ekosistem lewat kunjungan ke taman nasional.

Anak-anak yang biasanya pasif di kelas pun bisa lebih aktif saat belajar langsung di lapangan. Ini penting banget, apalagi di era sekarang di mana metode belajar seharusnya lebih kreatif dan fleksibel.

Baca Juga:
Flyover Pasupati Bandung Di Blokade Massa Yang Tolak Larangan Study Tour Gubernur Deddy Mulyadi

Alasan Gubernur Deddy: Soal Keselamatan dan Ekonomi

Di sisi lain, Gubernur Deddy Mulyadi juga punya alasan yang cukup masuk akal. Ia menyoroti banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi saat study tour, terutama ketika menggunakan bus pariwisata yang kadang tidak layak jalan. Ia juga mengkhawatirkan beban ekonomi yang di tanggung orang tua, terutama yang kurang mampu.

Namun begitu, warga merasa solusi larangan total bukanlah jawaban yang bijak. Alih-alih melarang, mereka berharap pemerintah bisa memperbaiki sistem, seperti mewajibkan sekolah memilih operator transportasi yang aman dan profesional, serta mengatur batasan biaya agar tidak memberatkan.

Solusi Alternatif: Perlu Regulasi, Bukan Larangan

Daripada melarang total, banyak yang menyarankan agar pemerintah justru membuat regulasi ketat terkait pelaksanaan study tour. Misalnya, kegiatan hanya boleh di lakukan satu kali dalam setahun, biaya di batasi maksimal sekian rupiah, dan pihak sekolah wajib transparan soal tujuan serta manfaatnya.

Beberapa orang tua bahkan mengusulkan agar study tour tetap di lakukan, tapi dengan lokasi yang lebih dekat, misalnya ke tempat-tempat edukatif di dalam kota. Ini bisa menghemat biaya sekaligus mengurangi risiko kecelakaan.

Suara Siswa dan Guru Juga Harus Didengar

Salah satu poin yang sering terabaikan dalam polemik ini adalah suara siswa dan guru. Banyak siswa merasa kecewa karena study tour adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. Bukan hanya karena ingin jalan-jalan, tapi karena mereka merasa bisa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Guru pun melihat ini sebagai peluang untuk menyampaikan materi dengan pendekatan yang berbeda.

Sayangnya, tidak semua pembuat kebijakan benar-benar memahami pentingnya hal ini. Ketika kebijakan lahir tanpa melihat realitas di lapangan, wajar saja kalau muncul protes dari berbagai pihak.

Kontroversi soal larangan study tour ini masih terus bergulir. Di satu sisi, ada kekhawatiran soal keselamatan dan biaya. Tapi di sisi lain, ada kerinduan akan sistem pendidikan yang lebih menyenangkan dan aplikatif.