infomap24.com – Flyover Pasupati Bandung kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena kemacetan atau acara komunitas, melainkan karena aksi blokade jalan yang di lakukan oleh sekelompok massa. Mereka turun ke jalan sebagai bentuk penolakan terhadap larangan study tour yang di keluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Aksi ini sontak mengundang perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas, hingga akhirnya viral di media sosial.
Kronologi Aksi Massa Blokade Flyover Pasupati Bandung
Sekitar pukul 10 pagi, sekelompok orang yang di dominasi oleh orang tua siswa, pelajar, dan perwakilan dari beberapa sekolah swasta mulai berkumpul di kawasan Flyover Pasupati. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Study Tour Hak Kami!” dan “Deddy Mulyadi Jangan Rampas Pendidikan Kami!”. Aksi damai tersebut berubah jadi blokade saat massa mulai menutup sebagian jalur flyover, menyebabkan kemacetan parah yang menjalar hingga ke Jalan Dago dan Cihampelas.
Para pengunjuk rasa menilai larangan study tour ini tidak adil. Mereka menganggap bahwa study tour adalah bagian dari proses pendidikan dan pengalaman belajar di luar kelas yang penting bagi siswa. Salah satu orang tua murid dari Bandung Barat bahkan menyebut, “Kami rela nabung dari awal tahun cuma buat anak bisa ikut study tour. Sekarang tiba-tiba di larang, ya kecewa lah.”
Latar Belakang Larangan Study Tour
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, sebelumnya mengeluarkan surat edaran yang melarang kegiatan study tour keluar kota bagi seluruh sekolah di Jawa Barat. Alasan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga keselamatan siswa setelah beberapa kecelakaan tragis yang terjadi pada bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar.
Meski maksudnya baik, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak mendukung larangan tersebut, terutama dari kalangan orang tua yang khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Namun, tak sedikit pula yang menilai bahwa larangan ini terlalu ekstrem dan membatasi ruang gerak siswa untuk belajar hal-hal baru di luar lingkungan sekolah.
Respon Gubernur dan Pihak Berwenang
Menanggapi aksi blokade ini, Gubernur Deddy Mulyadi menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk berdialog. Dalam unggahan Instagram pribadinya, ia menulis, “Saya memahami keresahan masyarakat. Tapi keselamatan anak-anak kita adalah yang utama. Jika perlu solusi alternatif, mari kita duduk bersama.”
Pihak kepolisian pun turut mengamankan aksi tersebut. Polisi sempat membubarkan massa yang memblokade jalan dan mengalihkan lalu lintas ke jalur alternatif. Hingga sore hari, situasi mulai kondusif, meskipun arus lalu lintas masih tersendat.
Warganet Ikut Suara: Pro dan Kontra di Media Sosial
Tak butuh waktu lama, tagar #StudyTourUntukAnak dan #FlyoverPasupati pun menduduki trending topic di X (Twitter). Banyak netizen yang menyuarakan dukungan terhadap para demonstran. Mereka merasa bahwa kebijakan Deddy Mulyadi terlalu otoriter dan tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Namun, tak sedikit juga yang menyayangkan aksi blokade jalan karena di anggap mengganggu ketertiban umum. “Demo silakan, tapi jangan ganggu hak orang lain di jalan. Banyak orang kerja, ini malah jadi macet,” tulis salah satu pengguna X.
Solusi yang Diharapkan Masyarakat
Dari pantauan di lapangan dan media sosial, sebagian besar masyarakat sebenarnya tidak menolak larangan study tour secara mutlak. Mereka hanya ingin adanya alternatif atau mekanisme yang lebih fleksibel. Misalnya, dengan mewajibkan pihak sekolah bekerja sama dengan agen travel resmi, atau membuat sistem pengawasan yang ketat agar keamanan tetap terjaga.
Orang tua juga berharap pemerintah daerah lebih terbuka mendengar suara masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan penting yang menyangkut anak-anak mereka.
Akankah Kebijakan Ini Direvisi?
Sampai artikel ini di tulis, belum ada pernyataan resmi mengenai perubahan kebijakan larangan study tour. Namun, tekanan dari masyarakat dan media bisa saja menjadi faktor yang mendorong adanya revisi atau evaluasi dari Pemprov Jabar. Beberapa pengamat pendidikan juga menyarankan agar Pemprov membuat peraturan transisi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan larangan secara menyeluruh.
Yang jelas, aksi blokade di Flyover Pasupati telah membuka mata banyak pihak bahwa kebijakan pendidikan, sekecil apapun dampaknya, bisa menimbulkan reaksi besar dari masyarakat jika tidak di komunikasikan dengan baik.