Pemerintah Indonesia baru-baru ini melaporkan bahwa defisit anggaran awal tahun melonjak lebih besar dari biasanya setelah peningkatan tajam belanja pemerintah pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Defisit APBN di bulan Januari 2026 mencapai sekitar Rp54,6 triliun atau setara 0,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jauh lebih tinggi di banding periode sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini di picu terutama oleh kenaikan belanja negara hingga 26% dari tahun ke tahun. Sebagian besar karena dana yang di alokasikan untuk program makan gratis tersebut.

Kenaikan belanja ini melampaui pertumbuhan pendapatan negara yang hanya naik sekitar 20,5%, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan dalam struktur fiskal Indonesia saat ini.

Apa Itu Program Makan Bergizi Gratis?

Program Makan Bergizi Gratis, sering di sebut MBG, adalah salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang resmi di gulirkan pemerintah sejak awal 2025. Program ini di rancang untuk menyajikan satu porsi makanan bergizi gratis setiap hari kepada puluhan juta rakyat Indonesia. termasuk siswa sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sebagai upaya jangka panjang mengatasi masalah gizi buruk, stunting, dan beban ekonomi rumah tangga.

Awalnya, anggaran untuk MBG di APBN 2025 di tetapkan sekitar Rp71 triliun. Namun pemerintah kemudian menambahnya menjadi sekitar Rp171 triliun untuk memperluas cakupan penerima manfaat. Dalam RAPBN 2026, pemerintah bahkan menyiapkan anggaran sekitar Rp335 triliun atau lebih untuk melanjutkan program ini.

Dampak Fiskal: Defisit dan Reaksi Pasar

Lonjakan belanja untuk program MBG menjadi salah satu faktor utama mengapa defisit anggaran meningkat secara tidak biasa. Ekonomi nasional menunjukkan tekanan fiskal ketika belanja sosial dan program pemerintah melejit lebih cepat daripada penerimaan negara. Ini membuat defisit yang biasanya terkendali menjadi lebih tinggi di awal tahun.

Investor dan pasar keuangan pun mencatat tanda-tanda kewaspadaan terhadap kondisi fiskal Indonesia. Beberapa pihak melihat tekanan anggaran ini sebagai indikasi bahwa pertumbuhan belanja pemerintah perlu di awasi lebih hati-hati. Sementara pemerintah sendiri masih optimis bisa menjaga stabilitas ekonomi meski defisit membesar.

Kritik dan Sorotan Publik terhadap MBG

Meskipun niatnya positif, program MBG tidak luput dari kritik tajam dari berbagai pihak. Beberapa pengamat dan serikat guru mengungkapkan keluhan tentang masalah kualitas makanan, logistik distribusi. Bahkan kasus keracunan di sejumlah sekolah setelah konsumsi makanan gratis tersebut.

Masukan dari kelompok masyarakat mencerminkan ketidakpuasan yang serius. Bahkan sampai memelesetkan nama program MBG menjadi istilah yang lebih sinis di media sosial. Pemerintah sendiri di berbagai kesempatan harus menjelaskan bahwa isu tersebut hanya sebagian kecil dan tidak mencerminkan keseluruhan tujuan program ini.

Baca Juga:
Viral Dugaan Pungli Program MBG di Tangerang, Istana Angkat Bicara

Selain itu, ada kritik dari akademisi dan ekonom yang menilai bahwa besarnya anggaran MBG harus di imbangi dengan perencanaan fiskal yang matang agar tidak mengorbankan prioritas anggaran lainnya.

Respons Pemerintah dan Justifikasi Anggaran

Pemerintah tetap membela kebijakan anggaran besar untuk MBG dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah bahwa program ini tidak hanya membantu kesehatan anak dan kelompok rentan. Tetapi juga dapat mendorong konsumsi rumah tangga, menyerap tenaga kerja. Serta memberi stimulus ekonomi di berbagai daerah.

Beberapa anggota legislatif bahkan menegaskan bahwa anggaran MBG tidak akan mengganggu pos-pos anggaran penting lain seperti pendidikan. Karena pos tersebut di dukung dengan anggaran tambahan.

Realitas di Daerah: Defisit APBD di Beberapa Wilayah

Dampak dari kebijakan ini juga di rasakan hingga tingkat daerah. Misalnya di beberapa kabupaten. Pemerintah daerah mencatat defisit di APBD sebagian karena tuntutan implementasi program Makan Bergizi Gratis yang mengikuti arahan pemerintah pusat.

Ini menunjukkan bahwa konsekuensi fiskal dari program bergengsi ini tidak hanya di tingkat pusat, tapi ikut mempengaruhi kemampuan anggaran pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi lain.

Antusiasme dan Tantangan dalam Implementasi

Di sisi lain, masih ada dukungan kuat dari berbagai pihak terhadap MBG. Terutama karena potensi manfaatnya dalam meningkatkan kesehatan anak sekolah dan geliat ekonomi di wilayah. Pemerintah daerah terlihat antusias berpartisipasi, dengan harapan program itu bisa menyerap tenaga kerja dan menciptakan siklus ekonomi baru di sektor pertanian maupun jasa.

Namun tantangan logistik, kualitas makanan, hingga kontrol anggaran tetap menjadi pekerjaan rumah besar yang harus di jawab agar program ini tidak sekadar menjadi beban fiskal. Tetapi benar-benar membantu kesejahteraan masyarakat.